SAKIT HATI (CALON) PEGAWAI KEMENKEU

6:19:00 PM


Saya pada saat itu sebagai ujung tombak Reformasi Birokrasi, dan saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diterapkan. Kok tiba-tiba saya dituduh sebagai seorang koruptor!

Itulah kalimat pembelaan yang terlontar dari Kepala KPPN Tahuna Agus Imam Subegjo (AIS) ketika ketua majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberinya kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Tipikor (Selasa, 6/9/2011). Jaksa Penuntut Umum mendakwa AIS dan Erfan Suhartanto (ES), pegawai KPPN Jakarta II, bertindak melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 senilai Rp8.824.221.000,-.

Oh..Pegawai Kemenkeu korupsi?
Kebanyakan orang akan langsung percaya karena negatifnya label yang melekat pada kemenkeu. Wajarlah, yang masyarakat kenal kan hanya oknum-oknum-nya saja, yang namanya melambung seiring dengan besarnya dana yang mereka tilep. Padahal didalamnya banyak sekali orang yang berdedikasi dan berkerja sepenuh hati untuk melayani negaranya, ya contohnya AIS dan ES ini.

AIS dan ES itu siapa?
Yang ini juga wajar kalau masyarakat tidak tahu, mereka tentu lebih akrab dengan Gayus, Nunun, Nazaruddin. Bahkan jika mau mencoba mencari kasus ini di internet, hanya sedikit yang kita dapat. Ini yang membuat saya dan teman-teman saya bergerilya menyebarkan, copy-paste dari sana-sini untuk satu tujuan, membuat masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap AIS dan ES. Mengutip perkataan Agustina Rahayuningtyas “Jangan andalkan aparat hukum kalau ingin tahu soal kebenaran dan keadilan! ”, jadi tolong, luangkan waktunya membaca artikel ini sampai selesai. Setelah itu, silahkan saja jika mau menghakimi.

Kasus ini  bermula dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) bernomor 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang ditandatangani salah seorang pejabat  pada Satker (SNVT) lingkup Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang berinisial SUP senilai Rp9,95 miliar atas nama PT. Surya Cipta Cemerlang (SCC). SPM adalah surat permintaan membayar langsung dari rekening pemerintah ke pihak ketiga atau rekanan kementerian dimaksud. Dalam hal ini pihak ketiga adalah PT SSC selaku rekanan PU.

Sesuai standart operating procedure yang berlaku, petugas front office (ES)  memeriksa segala kelengkapan SPM dan identitas pengantar SPM. Perlu diketahui, setiap pengantar SPM harus cocok dengan KIPS (kartu identitas pengantar SPM) yang dibawanya. KIPS ini pun dipindai dengan sinar laser untuk memastikan bahwa pengantar SPM itu adalah petugas yang sah.

Setiap pengajuan SPM, selain harus mengajukan SPM cetak, satuan kerja juga harus membawa ADK (arsip data komputer) yang dibuat oleh aplikasi miliknya. Aplikasi dan sistem di KPPN akan menolak pengajuan SPM jika ADK tersebut tidak cocok kode-kodenya atau tidak sama dengan SPM cetak.

Setelah mengecek semuanya dan merasa syarat-syarat sudah lengkap, petugas front office (ES) meneruskan ke kepala seksi (AIS). Kepala seksi mengecek lagi. Setelah cukup, SPM disetujui dan diterbitkanlah SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh KPPN yang akan diberikan ke bank mitra kerja. Bank kemudian mentransfer jumlah dimaksud ke rekanan Kementerian PU.

Awal bulan berikutnya, dilakukan rekonsiliasi laporan antara KPPN dan satker. Di sinilah, satker Kementerian PU mengaku belum pernah menerbitkan SPM sejumlah Rp8,8 miliar. Diketahui juga, bahwa ternyata spesimen tanda tangan di SPM Rp8,8 miliar tadi adalah tanda tangan pejabat yang sudah pensiun dan proyek Rp8,8 miliar itu adalah fiktif.

Pada siding tipikor tanggal 9 januari 2012, AIS dan ES divonis bersalah.  AIS selaku penandatangan SP2D divonis bersalah 1,5 tahun dan denda Rp100 juta atau subsidaire 3 bulan kurungan, sedangkan ES selaku petugas  FO  divonis 1 tahun dan denda Rp100 juta atau subsidaire 3 bulan kurungan.

Banyak hal yang harus diperhatikan mengenai kasus ini. Misalnya, pejabat maupun pegawai Kementerian Pekerjaan Umum sama sekali tidak disentuh bahkan tidak dihadirkan sama sekali hingga vonis dibacakan. Hal ini tentu aneh, karena sebagai orang-orang yang terkait dengan kasus ini, bukankah kesaksiannya perlu didengarkan? Bukankah penting untuk mengetahui siapa orang yang membuat dan mengantar SPM palsu tersebut?

Dalam pleidoi (nota pembelaan) yang dibacakan langsung oleh AIS. Ia mengungkapkan rasa heran dan bingung mengapa Direktur PT. SCC  (Penerima dana)  dan  SUP (selaku pejabat penandatangan SPM) tidak diseret juga ke pengadilan TIPIKOR karena jelas-jelas yang bersangkutan sendiri yang menandatangani 60 lembar blangko SPM kosong sesaat sebelum yang bersangkutan berangkat menunaikan ibadah haji.

Kredibilitas dan kompetensi dari Saksi Ahli yang diajukan oleh Jasa Penuntut Umum (JPU) yakni Dr. Dian Puji Simatupang juga patut dipertanyakan. Belakangan diketahui bahwa ia bukan pakar Hukum Keuangan Negara tetapi Hukum Administrasi Negara dari curriculum vitae-nya (CV/Riwayat Hidup). Terdakwa AIS mensinyalir saksi ahli yang diajukan JPU tersebut, tidak memiliki latar pendidikan yang memadai di bidang hukum Keuangan Negara dan tidak memahami masalah-masalah perbendaharaan negara, kecuali sekadar membaca pasal demi pasal dan menafsirkan menurut pendapatnya sendiri.

Sesuai ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewenangan Menteri Teknis dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Kementeriannya lebih dominan dibandingkan Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, semua perintah Menteri Teknis beserta jajarannya dalam hal pengeluaran Negara yang diwujudkan dalam bentuk surat perintah membayar (SPM), sepanjang sesuai persyaratan administratif yang ditentukan, harus dilaksanakan pencairan dananya. Hal ini, harus dilakukan karena semua tanggungjawab terhadap keputusan yang dilakukan merupakan tanggungjawab Kementerian Teknis/ satker yang bersangkutan. Kalaupun pihak Kementerian keuangan (dhi. KPPN) harus melakukan pengujian hanyalah pengujian administrative dan bersifat pengulangan (rechek). Bukan bersifat pengujian materiil (substantif). Jadi mengapa kemenkeu yang disalahkan jika tanggung jawab sebetulnya dipikul oleh kementrian yang membuat SPM?

Dapat diibaratkan sederhananya seperti ini. Anggap saja KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai suatu teller pada suatu bank dan customer yang hendak menarik dananya itu adalah para satuan kerja pemerintah. Customer hendak mencairkan dana melalui cek giro bank yang sebelumnya merupakan cek kosong yang sudah ditandatangani oleh pemiliknya karena keterdesakan suatu keperluan. Oleh pihak customer tersebut disalahgunakan cek kosong itu dengan nilai nominal yang ditarik dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Saat pengajuan cek itu kepada teller tentu dana pun bisa ditarik sejumlah uang yang diinginkan. Kalau cerita seperti ini, apakah teller yang bersalah atau customernya yang lalai? Tentulah kasus lazim seperti ini, yang dicari-cari adalah si customernya, bukan tellernya yang kemudian dituduh atas kelalaian penarikan dana.

Tidak adil.
AIS dan ES yang tidak menikmati sepeser uang divonis. Yang menikmati kok dibiarkan saja?

Jujur lho, saya bukan tipe orang yang senang koar-koar dalam hal semacam ini. Tapi rasanya sesak, mereka yang sudah bekerja sesuai standard operating procedure (SOP), sesuai peraturan yang berlaku masih saja disalahkan. Saya masih calon pegawai kemenkeu, saja juga tidak kenal sama dua orang tersebut. Tapi saya tahu sakitnya pekerjaan yang tidak dihargai. Saya baru menghapal SOP, mereka sudah melaksanakannya. Saya dituduh calon koruptor, mereka dituduh jadi koruptor. Doa saya untukmu, kakak senior.  

Payung hukum masih pilih kasih dan itu memang kenyataannya. Saya buat postingan ini agar setidaknya saya tidak diam saja. Saya mengusahakan sesuatu. Agaknya penegak hukum sekarang sedikit gila kamera, baru bertindak setelah disorot. Jadi tolong bantu saya, bantu kami menyoroti kasus ini.

Terimakasih sudah membaca.








You Might Also Like

70 comments

  1. iya kang, itu juga yang bikin saya posting ini..

    ReplyDelete
  2. Sayah yang pegawai KPPN merasa lebih miris lagi, karena SOP hanya memberi perintah tanpa memberi perlindungan bagi yang menjalankannya
    Meskipun sayah bersyukur juga karena sayah ditempatkan di back office, gak di front office :D

    ReplyDelete
  3. eh a rudy..
    nah itu dia a yang kurang. perlindungan.
    kasian jadinya, mau kerja bener aja tetep bisa disalahin.

    mmh, mungkin kurang seger buat dibikin di front office..hahaha :p

    ReplyDelete
  4. terkadang yang baik itupun disalahkan. itulah penilaian manusia. Tidak ada yang tepat dan sempurna..

    intinya mari kita berdoa untuk rekan AIS dan ES semoga tetap istiqomah dalam kebaikan2nya.. :)

    ReplyDelete
  5. Amiiiiin aaaamiiin :)

    iya, yang paling adil kan cuma pengadilan nanti. mmh, ya semoga cepet selese deh kasusnya. kasian :(

    ReplyDelete
  6. kebenaran akan tetap benar sampai kapanpun, untuk saudara AIS dan ES, jika teman2 telah bekerja dengan benar, Tuhan selalu menyedaiakan waktu-Nya untuk menolong kalian... tidak ada kebenaran dan kebaikan yang tidak ada harganya, Percayalah... keep fighting to get justice ya semua... Tuhan selalu bersama kita...

    ReplyDelete
  7. suka sama kata-katanya.
    God never leave us :)

    ReplyDelete
  8. ...hampir serentak waktu itu...kami langsung NAIK PITAM (GUNAKAN IKATAN PITA HITAM)...

    ReplyDelete
  9. koreksi dikit, saat kejadian belum digunakan KIPS
    saat itu masih sekedar identitas pengantar SPM, teknologi KIPS belum diimplementasikan di KPPN

    saat ini, sudah ada PIN PPSPM, sedikit lebih aman

    ReplyDelete
  10. kalo pake KIPS hanya orang2 tertentu sekarang yang punya akses mencairkan dana ya,

    ReplyDelete
  11. itulah realita yg ada di Kemenkeu, sebagai bagian dari keluarga besarnya, kami sangat prihatin dg nasib ke-2 rekan tsb, tanpa ada pembelaan dari institusi yg menciptakan SOP, dan juga prihatin dg kelakuan penegak hukum....

    ReplyDelete
  12. Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah bgm pemahaman aparat hukum mengenai UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. Selama pemikiran "Jika tidak terbit SP2D maka uang negara tidak keluar (tidak menimbulkan kerugian negara) " atau "penerbitan SPM tanpa SP2D berarti belum ada uang negara yg keluar", maka sangat mungkin pelaksanaan tugas yg sudah sesuai dgn SOP tsb akan digoyang lagi .....

    ReplyDelete
  13. Maaf,artikel ini ditulis org Perbend bukan y? Setahu sy tahun 2008 belum ada KIPS dan barcode, dan inilah salah satu kelemahan internal control sistem waktu itu. Setelah kjadian itu SOP diperbaiki dg adanya KIPS(kartu pengenal pengantar SPM jd tdk sembarang org bisa antar SPM dan ambil SP2D) dan barcode (kode unik utk mencocokan SPM asli).

    ReplyDelete
  14. Salam prihatin dari Ditjen sebelah

    ReplyDelete
  15. wah sedih, ijin share yaaa
    miris banget

    ReplyDelete
  16. Izin komen ya, kasus seperti ini banyak banget terjadi di Indonesia. Pejabat-pejabat yang kompeten dan berintegritas tinggi, akhirnya terjerat kasus korupsi karena kesalahan administratif. Btw, saya lagi melakukan penelitian terkait fenomena ini dengan dosen saya. Mudah-mudahan ada hasil yang bermanfaat, dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Salam anti korupsi!

    ReplyDelete
  17. JPU-nya bodoh!!!....sebenarnya AIS dan ES sudah sesuai prosedur dan mereka hanya jadi kambing hitam saja. Kalau dicermati...para aparat penegak hukum yang berkompeten pada kasus ini hanya mau "cari Gampang"......tidak menyidik kasus secara komperehensif........kami juga turut berduka cita "Atas meninggalnya keadilan di negeri ini".................

    ReplyDelete
  18. Apa yg tlh diupayakan kemenkeu bt membantu ke-2ny?
    Sptny nihil..

    ReplyDelete
  19. kirain cuma di djp aja.. ternyata djpbn juga mengalami hal yg sama y..

    ReplyDelete
  20. atasan2, pejabat2 KPPN apa tindakannya dlm kasus ini? apakah ada solidaritas dan pembelaan dari mereka? mengupayakan banding atau apa gitu utk ais dan es?

    ReplyDelete
  21. miris banget..saya bantu share, semoga diberikan keputusan seadil-adilnya untuk kasus ini..untuk pegawai lain tetap semangat bekerja sepenuh hati demi negeri ini, jangan karena kasus seperti ini kita lgsg menyerah begitu saja, TETAP SEMANGAT ! Tuhan tidak pernah tidur, pasti diberikan jalan terbaik bagi kita semua.. salam dari Ditjen tetangga

    ReplyDelete
  22. izin copas. guna menyebarkan informasi

    ReplyDelete
  23. mohon informasi kepada kakak dan senior2, apakah saat ini dengan sudah adanya KIPS masih adakah celah untuk satker dan rekanan membuat SPM fiktif seperti hal diatas?

    ReplyDelete
    Replies
    1. sekarang udah ada pin ppspm (yang merupakan tanda tangan elektronik), jadi ppspm lebih besar tanggung jawabnya terhadap kebenaran spm. :)

      kalo kips sih, dari dulu gak boleh dipinjamkan. jadi menurut saya sudah tidak ada celah. :D

      Delete
  24. Tau sendiri lah betapa bobroknya peradilan Indonesia...
    Kenapa yang nerima duit ga dipenjara?! Alasannya cukup sederhana, karena mereka megang duit banyak buat setoran ke penyidik di kejaksaan, polisi, JPU, dan juga hakimnya.

    Buat yang ga nyetor duit & ga bisa dijadiin mesin ATM bagi petugas peradilan tadi siap-siap aja jadi kambing hitam atas kesalahan koruptor yang sebenarnya.

    Btw kira-kira Pak AIS dan ES ini naik banding ga ya?

    ReplyDelete
  25. Saya udah baca ini, udah lama ya kasusnya. Pertanyaan saya sih simpel ajah. Apa yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan untuk membantu rekan-rekan kita ini ?

    ReplyDelete
  26. tumben ga diangkat tv oon.. biasanya paling seneng sama bertia beginian nih :v

    ReplyDelete
  27. kejujuran itu dibayar sangat mahal dan semoga di pengadilan yang sebenarnya, ditunjukkan bahwa penerima uang haram tersebut mendapat balasan yang setimpal.

    ReplyDelete
  28. Izin share ya..

    ReplyDelete
  29. Saya pelaksana DJBC ikut berbelasungkawa, semoga tetap sabar menjalani semuanya InsyaAllah Allah akan menggantikan ujian demi ujian dengn limpahan rahmat..Aamiin, Untuk bapak2 pucuk pimpinan, semoga terketuk hatinya untuk memberikan perlindungan melalui segala kewenangan yg dimiliki demi pasukannya yg bekerja tulus seperti beliau2

    ReplyDelete
  30. alangkah baiknya jadi guru daripada main di lahan basah yang tinggi tingkat kekacauannya ,kalo mau duit ya resiko tinggi kalo mau aman ya harus bersabar hehee tuhan maha adil

    ReplyDelete
  31. Bukannya setiap Ditjend punya bantuan hukum ya setau saya. Jujur saya kecewa atas tidak ada pembelaan dari pejabat2 DJPBny . saya turut berduka

    ReplyDelete
  32. sedih bacanya,
    melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP masih tidak cukup,
    harus ikut bertanggung jawab atas pekerjaan kotor pihak lain
    miris...

    semoga kebenaran akan di bukakan,
    penyadaran bahwa begitu banyak pegawai Kemenkeu yang bekerja dengan hati dan bersih,,,
    doaku untuk yang mereka... amin..

    ReplyDelete
  33. turut prihatin, tapi tetap semangat ya, untuk menyuarakan kebenaran....

    ReplyDelete
  34. Turut Prihatin atas apa yang menimpa rekan AIS dan ES (KPPN), pekerjaan bersifat adminitratif dapat disalahkan (tuduhan KORUPSI) karena unsur penyalahgunaan kewenangan yg membuat SPM, mestinya selaku pemohon patut untuk dipertanyakan dalam peradilan.

    ReplyDelete
  35. Tidak bersalah... tetapi sudah menjadi opini publik = tetap di nyatakan bersalah

    ReplyDelete
  36. dibalik musibah ini pasti ada hikmahnya, ternyata sistemnya kurang bagus dan sudah diperbaiki. utk tersangka mudah2na PK nya diterima, amin

    ReplyDelete
  37. Didunia ini hanya semu dan sementara, yang kekal diakhirat. Saya yakin Kebenaran akan terungkap. Tetaplah bekerja & niatkan ibadah kepada ALLAH SWT, insyaallaah ALLAH SWT akan selalu menjaga orang-orang yang benar... amiiin

    ReplyDelete
  38. gw bantu share linknya...
    sy jg d kemenkeu beda direktorat aja...
    hmpir sm koq d direktorat gw...
    kpala kantor d slh satu kanwil ada yg dpenjara, pdhl beliau hny melaksanakan tugas...

    ReplyDelete
  39. Saya nangis baca kisah ini lagi, 2 tahun sekost dgn ES. Sy tau betul kepribadiannya. Seorang yg taat beribadah, rajin tilawah dizalimi sekejam ini. Allah sayang sama ES hingga dia diuji. Dan kini ES menjadi sosok yg lebih dewasa dan satu yg tak pernah hilang... SAngat murah senyum.

    Manusia yg ditempa dgn ujian seberat ini dan masih tetap sabar, adalah manusia pilihan.

    Oh ya saya dah kehilangan kabar ES. Dia masih berstatus pegawai atau tidak ya?

    ReplyDelete
  40. liat aja tuh ketua MK nya aja bisa disuap, apalagi semut2 di bawahnya, pasti lebih gampang disuapin....Hukum di negara ini hancur lebur....hukum rimba.....dan kayanya pejabat2 negara skrg maen aman, pada ga mau ambil resiko, maunya tunjangan nya yg gede, para serdadu rendah yang dijadiin korban....apa namanya itu kalo bukan hukum rimba, jaman nya kembali ke jaman manusia belum punya hukum.....bayangkan keluarga mereka gimana? anak2 nya sekolah gimana? mending kali istri nya kerja, kalo engga???......berdoa lah AIS dan ES....doa dari orang yang teraniaya insya alloh di ijabah.....saya dari Kemenkeu....masuk kemenkeu murni tanpa uang sepeserpun.....tetangga rumah banyak yg anaknya minta dimasukin ke Kemenkeu, tapi saya bilang "ga usah repot2 nyari uang buat nyogok, mending bikin usaha daripada duitnya buat ngasih orang, belum tentu orang itu orang yang bisa lulusin toh?".... Salam....

    ReplyDelete
  41. Semua perbuatan baik pasti akan ada imbalan yg baik pula. Tetap semangat dan turut prihatin dan saya coba bantu share ya...

    ReplyDelete
  42. sy di djp dan sy baru tau hal ini.
    gmn kabar pak ais & es sekarang?
    gmn cara nya spy TV MEMBERITAKAN hal ini?
    mudah2an banyak orang2 pinter n bener tau, bisa mmberi dukungan keadilan bagi kedua korban

    ReplyDelete
  43. ga ada proses konfirmasi dulu ya bro? kayak dipajak setau saya kalau terbit SPMKP dikirim ke KPPN lalu KPPN mengkonfirmasi terlebih dahulu ke kantor pajak lalu setelah di konfirmasi dan jawaban OK baru SPMKP tersebut dapat dicairkan?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ga ada di SOP. lagian, konfirmasi kemana? dengan ditandatanganinya spm, harusnya si satker sudah bertanggung jawab atas perintah membayar tsb. kppn tidak memeriksa substansinya, kalo dokumen dokumen atau bukti formil sudah lengkap dan sesuai, yasudah langsung diterbitkan sp2dnya. lagian, kalo mau ngecek2 lokasi dan kebenaran atau fakta di lapangan, itu bukan tupoksi djpb lagi. sudah jelas, kementerian teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di kementeriannya. :)

      Delete
  44. Kenapa gak coba ke media tv atau jurnalis media cetak utk bisa diangkat kasus ini, sptnya kemenkeu kok gak melakukan pembelaan ya.,,,sedih

    ReplyDelete
  45. Innalillahi wa innailaihi rojiun.... turut berbela sungkawa atas matinya rasa keadilan di negeri ini

    ane pelaksana di DJKN, ane pernah dengar kabar ini dah lama, tapi baru tau rincian kejadiannya setelah baca blog ini dan sangat trenyuh membaca kisahnya. semoga Allah memberi ketabahan kepada Pak AIS dan ES serta keluarga mereka, aamiin....

    ReplyDelete
  46. sampai kapan ini semua harus terjadi di NKRI ????.... kenapa harus bawahan yang menjadi "KAMBING HITAM".... tetap semangat and keep smile....

    ReplyDelete
  47. Inilah salah satu risiko menjadi aneh di lingkungan yg aneh..

    ReplyDelete
  48. Ikut bela sungkawa..
    Gusti Allah mboten sare..
    Semoga kesabaran beliau-beliau dalam menghadapi masalah ini diterima oleh Allah..
    Aamiin..

    ReplyDelete
  49. setahu saya Dr dian puji simatupang itu dosen saya di Pasca UI dia memang pakar hukum keuangan negara dan pengajar mata kuliah hukum keuangan negara, dan di UI rezim keuangan negara itu bagian dari hukum administrasi negara. mengapa HAN dengan HKU identik baca banyak referensi yang menjelaskan tentang itu salah satunya adalah dapat mengacu pada pendapat oppen Heim bahwa HAN adalah Staat In Beweging (Negara Dalam Keadaan bergerak) dalam kondisi negara dalam keadaan bergerak tentunya harus yang namanya pejabat administrasi negara yang as law applying function (merealisasi atau menerapkan UU dengan menjalankan kehendak dan perintah penguasa Pemerintah sesuai dengan peraturan, rencana, program budget, dan istruksi secara nyata, kasual dan individual) dan produknya adalah penetapan (beschhikking), tata usaha negara, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pekerjaan, dan kegiatan2 nyata di lapangan pemerintahan termasuk dalam hal ini kegiatan nyata terhadap kerja2 kementerian keuangan. terkait juga kasus ini sepintas saya baca bahwa jika memang rekan anda tidak bersalah maka harus dilakukan dan dibuktikan dengan legal audit yang menurut utrecht dikategorikan apakah tindakan rekan andan tersebut termasuk dwaling (kesalahan) yang mengandung pengertian salah kira salah duga yang unsur didalamnya tanpa ada kesengajaan untuk salah duga dan salah kira ataukah bedrog (penipuan) dalam arti apakah tindakan rekan anda mengetahui jika tindakannya merupakan tindakan yang disengaja atau dengan perkataaan lain menurut Sudargo Gautama daam bukunya pengertian tentang negara hukum tindakan rekan anda didasari atas moreel laakbar (secara moril sangat tercela), kwade trouw (itikad buruk) dan grove zorgeloosheid (atau dengan sangat ceroboh). jika ternyata tindakan rekan anda termasuk kategori dwaling (salah kira, salah duga) sehingga dianggap merugikan keuangan negara maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif dalam lingkup institusi rekan anda. sebaliknya jika termasuk menjalankan administrasi negara ada unsur (bedrog) dan beberapa kriteria maka dia dapat dipertanggungjawakan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan.
    Dr.Dian Puji Simatupang adalah doktor yang tersisa di UI yang fokus keilmuan hukum keuangan negara dan didikan alm Prof Arifin Soeriatmadja ( Guru Besar Hukum keuangan Negara FH UI) yang belum lama meninggal dunia. disertasinya juga linier dengan peminatannya dengan judul paradoks rasionalitas perluasan ruang lingkup keuangan negara dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah.
    jika memang ada bukti bahwa rekan anda berada pada pihak sebagai korban dari sistem administrasi maka teruslah berjuang karena kebenaran dan ketidakbenaran itu garis pemisahnya jelas walaupun masih sangat sulit untuk ditemukan di Republik ini

    ReplyDelete
  50. kebenaran akan menang... kebenaran pasti menang.. dan kebenaran selalu menang...

    ReplyDelete
  51. Pak achmad haris. Tlg bc lg dgn teliti. Yg dilakukan keduanya bkn dwaling atau bedrog. Keduanya melaksanakan SOP. Jk terjadi kasus, seharusnya SOP / prosedur yg diperbaiki. Bkn menghukum mrk. Bgm komentar anda pak achmad haris?

    ReplyDelete
  52. Apalagi yg bs dilakukan kl kementerian saja gak peduli?

    ReplyDelete
  53. Apalagi yg bs dilakukan kl kementerian saja gak peduli?

    ReplyDelete
  54. Baru ramai 1,5 tahun setelah nulis..wow.

    Waktu itu saya masih kuliah, mohon maaf kl ada hal yang salah. Terimakasih sudah baca dan sudah peduli.

    :')

    ReplyDelete
  55. sorry ralat sedikit, sebelum tahun 2013, mekanisme pembayaran apbn masih berdasarkan atas perdirjen 66/pb/2005 disana kppn masih melakukan pengujian spm yg mencakup substansif dan formal.

    ReplyDelete
  56. zaman sekarang jngan bego.....harus licik melihat situasi....kepolosan dan kejujuran singkirkan....pelajari trik dan tujuan seseorang...tnggung jawab pekerjaan lebih baik lepaskan dari pada jadi "korban".

    ReplyDelete
  57. Sampai kapan sih...si (yg dikatakan) penegak hukum itu akan sembunyi dr tipu daya mereka..dunia blh lu bebas, setelah kematian gak bakalan...gue jamin itu...buat sodaraku yg sdh dianiyaya, trs bersabar dan berdoa. Semoga Allah memberikan derajat yg lebih tinggi buat kalian...aaamiiin..

    ReplyDelete
  58. memang begitulah hukum di Indonesia yang penuh coreng moreng ..... menurut pendapat saya, pada waktu penyidikan, seharusnya bisa mengajukan ahli atau saksi yang mempunyai keahlian di bidang Keuangan, kemudian apabila ada kejanggalan dalam penyidikan atau penuntutan mungkin bisa di laporkan kepada, unit pengawasan internal mereka ....

    ReplyDelete
  59. luar biasa miris, kenapa yang dipermasalahkan kesalahan penerbitan SPM-nya...? kenapa bukan mereka yang menikmati dana yang didapat dari seenaknya membuat SPM "bodong" penuh tipu muslihat....

    ReplyDelete

Powered by Blogger.

Like us on Facebook

Flickr Images

Instagram

Subscribe